Dan untuk melancarkan usahanya, Belanda menempuh beberapa cara yaitu membentuk VOC pada tahun 1902 dan membentuk pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Setelah masa penjajahan itu usai, Belanda meninggalkan kebudayaan dan kebijakan-kebijakan yang sebagian masih di pakai oleh Indonesia.
adanya perubahan sikap pemerintah Belanda untuk membina Peradilan Adat itu. Kebijakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah mengeluarkan Staatblad 1932 Nomor 80 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan mengadili, hukum materil dan hukum acara badan Peradilan Adat. Disamping itu diberi kewenangan kepada Residen untuk
Gubernur Jenderal Gerard Reynst (1614-1615) Gubernur Jenderal Hindia Belanda Gerard Reynst. Gerard Reynst menggantikan Pieter Both. Ia dilahirkan pada 1570 di Amsterdam. Sebelum menjadi gubernur jenderal, Gerard merupakan seorang saudagar yang ikut mendirikan perusahaan kongsi dagang bernama Nieuwe Brabantsche Compagnie.
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN BELANDA DI INDONESIA. Rias Nara. 2020, RIAS NARA. Makalah sederhana ini, merupakan tugas mata kuliah "POLITIK HUKUM " Tahun 2016 ketika saya semester 1. Apabila pada cover makalah terdapat nama saya, itu berarti saya dan tim yang membuatnya. Namun jika tidak, makalah tersebut adalah buatan teman-teman saya di kelas.
penjajahan Belanda, yang hanya memprioritaskan kalangan atau keturunan bangsawan. Di masa kolonial Beland a hanya segelintir orang yang berhak mendapatkan pendidikan (Jalaluddin, 19 95) .
. 83 76 471 351 173 313 175 173
makalah mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda
